JAKARTA – Hasil kunjungan Tim Panitia Kerja Perbatasan Komisi II DPR ke Camar Bulan, Sambas, Kalimantan Barat ternyata membuktikan tidak pernah ada pencaplokan sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I, TB Hasanuddin. Muncul pertanyaan, dari mana Komisi I DPR mendapatkan data tak valid soal dugaan pencaplokan wilayah tersebut.
Ketua Tim Panitia Kerja Perbatasan Komisi II DPR (bidang pemerintahan dalam negeri), Hakam Naja, menegaskan tidak adanya pergeseran patok batas wilayah Indonesia-Malaysia di Desa Camar Bulan, Sambas Kalimantan Barat.
Berdasarkan penelusuran tim di lapangan, akhir pekan lalu, memang ditemukan bongkahan patok A-104 yang rusak. Patok itu berada 3 kilometer di wilayah Malaysia.
Namun, sesuai dengan GPS (Global Positioning System), patok tetap berada di koordinat yang sama dengan peta sebagai yang disebutkan dalam nota kesepahaman tahun 1978 di Semarang. "Artinya, justru kita yang mencaplok wilayah Malaysia," kata Hakam seperti diberitakan tempo interaktif, Selasa (18/10).
Sebelumnya, Komisi I DPR sebagai diungkapkan TB Hasanuddin menyebutkan telah menerima informasi intelijen ihwal terjadinya pergeseran patok batas wilayah Indonesia-Malaysia sejauh 3 kilometer di Camar Bulan. Indonesia pun berpotensi kehilangan wilayah sebesar 1.500 hektare. Menurut dia, sejumlah anggota Polisi Diraja Malaysia dikabarkan berpatroli di wilayah ini.
Selain itu, di Tanjung Datu, Malaysia bahkan kabarnya telah membangun pusat konservasi penyu. Mereka juga membangun taman nasional yang dijadikan tujuan wisata. Malaysia juga dikabarkan telah membangun dua mercusuar di wilayah ini. Menurut data tersebut, pencaplokan ini diduga sudah terjadi sejak lima tahun lalu.
Sementara itu, seolah mendapat angin, Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid Hamidi yang kemarin berada di Jakarta, memastikan tidak ada perubahan tapal batas.
Menurut dia, selama ini dalam menjaga perbatasan Malaysia di Indonesia, Malaysia menggunakan kesepakatan yang sama, yaitu memorandum of understanding (MoU) tahun 1978. Dari 1.600 kilometer panjang wilayah perbatasan yang ada di Kalimantan, Malaysia terus melakukan pengawasan gabungan. "Kami juga berpatroli bersama tentara Indonesia," kata Ahmad Zahid di Jakarta, kemarin
Setiap tahun, kata Dato Seri Ahmad Zahid, Malaysia selalu aktif dalam pertemuan Joint Border Committee yang membahas perbatasan. Nota kesepahaman itu selalu dikuatkan melalui pertemuan di antara kedua negara. "Saya tidak mau menegakkan benang basah. Kita harus menciptakan kembali keheningan antara Indonesia dan Malaysia," katanya.
Senada sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menegaskan soal perbatasan mengacu pada konvensi antara Belanda dan Inggris. Konvensi ini dilakukan tiga kali, yakni pada 1891, 1915, dan 1928. Ketiga persetujuan inilah yang mengatur soal perbatasan setelah kemerdekaan. Hasil tiga kali konvensi inilah yang kemudian dijadikan rujukan MoU tahun 1978. Jadi, delimitasi tidak ada masalah. "Dari dulu tidak ada permasalahan perbatasan di wilayah Camar Bulan ini," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I TB Hasanudin yang mengungkapkan data, tak bisa banyak berkomentar. Setelah mendapat penjelasan dari Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, TB Hasanudin mengatakan persoalannya sudah clear.
"Kita percaya kepada TNI dan mendukung TNI. Mari bersama-sama mendukung TNI dan mengusahakan agar batas lama kembali. Bagi saya, ini clear," kata TB Hasanuddin dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI dan Bais membahas perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Batu, Jumat (14/10) lalu.
Batas lama yang dimaksud TB Hasanudin adalah batas wilayah sebelum MoU tahun 1975 dan MoU 1978. Dia pun memberi apresiasi kepada TNI yang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam menjaga perbatasan. "Bukan saatnya kita berpolemik tidak jelas karena sudah ada novum yang disampaikan oleh Bais TNI," ucap TB Hasanudin.tmp, dtc